IAIN Ambon Jemput MTQ Nasional

***Warga Ambon Meriahkan Lomba Hadrat dan MTQ

INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, yang menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam di Maluku, kini telah menyiapkan dirinya, untuk menjemput Musabaqah Tilawaltil Quran (MTQ) Nasional ke-24 tahun 2012, yang akan digelar di Provinsi Maluku nanti. Salah satu bentuk kesiapan yang nampak dari IAIN Ambon, dengan adanya digelar Festival Seni Hadrat dan Lomba MTQ, oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) (IAIN), Senin, 13 Desember.

Lomba Hadrat dan MTQ yang berlangsung kemarin, ramai dimeriahkan warga Pulau Ambon, baik dari Kecamatan Leihitu, Salahutu maupun Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Rencananya, lomba serupa akan ditingkatkan ke level Provinsi Maluku dan dipusatkan di IAIN Ambon, ungkap Rektor IAIN Ambon, Prof DR H Dedi Djubaedi, M.Ag kepada wartawan, di sela-sela acara tersebut.

Kegiatan yang mengusung tema, "dengan Festival Seni Hadrat serta Lomba MTQ, kita kembangkan bakat dan potensi remaja Islam Maluku dalam rangka menyonsong MTQ Tingkat Nasional ke-24 tahun 2012 di Provinsi Maluku", ini dipusatkan di GOR IAIN Ambon, dengan menghadirkan enam grup peserta lomba Seni Hadrat; Wakasihu, Hila, Tulehu, Iha Lengkong, Batumerah dan Remas Kampus IAIN Ambon. Sementara untuk lomba MTQ terdiri dari peserta tilawah delapan orang, peserta hipzil quran enam orang, kaligrafi sembilan orang.

Ketua Panitia Lomba DR Fahmi Salatalohy
"kegiatan ini sebagai jembatan kepada LPM IAIN Ambon, dalam menggali potensi remaja Islam, yang kemudian dikembangkan. saat ini seni budaya Islam di Provinsi Maluku sudah mulai funah. Maka lewat kegiatan ini, LPM IAIN Ambon dapat menggali dan mengeksploitasi kembali seni budaya Islam yang sudah mengakar dari para leluhur Islam di Negeri Raja-raja ini."
Doktor filsafat ini, mengkhatirkan, bila tidak dilakukan lomba seperti ini, lambat laun seni budaya Islam di Maluku, akan dimakan oleh ganasnya arus globalisasi, yang kini terus merusak lingkungan pergaulan kaula muda di Maluku.

Selebihnya, doktor alumnus UGM Yogya ini mengakui, kalau kegiatan yang berlangsung kemarin, merupakan salah satu bentuk dukungan IAIN Ambon, dalam menjemput agenda MTQ Nasional yang akan dilangsungkan di Maluku pada tahun 2012 mendatang. Doktor muda ini berharap, agar kegiatan ini dapat memberikan motifasi kepada generasi muda Islam di Maluku, untuk senantiasa merawat dan melestarikan budaya mereka. Pasalnya, pengaruh arus globalisasi terkini dapat merusak akhlak generasi muda Islam, kalau tidak difilter dengan kegiatan-kegiatan Islami. Khusunya dalam rangka menyambut MTQ Nasional pada 2012 mendatang di Maluku, dirinya berharap agar seluruh pimpinan di Maluku untuk saling bergandengan tangan. Pasalnya, kegiatan MTQ yang akan berlangsung di Maluku nanti, merupakan wahana yang paling tepat untuk melakukan ekploitasi terhadap nilai-nilai seni budaya Islam yang ada di negeri raja-raja ini. Hal serupa juga diharapkan oleh Rektor IAIN Ambon Prof DR H Dedi Djubaedi, ketika memberikan sambutan dalam acara pembukaan ini. Dedi selaku Rektor IAIN Ambon, merasa kagum dengan suksesnya kegiatan kemarin.

Untuk itulah, dirinya berharap agar kegiatan festival yang berlangsung kemarin, dalam dikembangkan menjadi lebih akbar lagi. Kalau kemarin hanya melibatkan peserta yang ada di Pulau Ambon, maka ke depan kata dia, akan ditingkatkan lagi, dengan melibatkan seluruh peserta dari seluruh daerah yang ada di Maluku. Dan kalau perlu, kata dia, tak hanya dilakukan di IAIN Ambon, tapi di pusat Kota Ambon. Ungkapan serupa, kembali disampaikan secara tertulis dalam acara penutupan, yang dibacakan oleh Purek Bidang Akademik IAIN Ambon Drs Hasbollah Toisuta, M.Ag. Dalam sambutan acara penutupan kemarin, rektor lewat Hasbollah mengharapkan, agar dalam event-event serupa yang akan dilakukan oleh IAIN Ambon ke depan nanti, dapat difasilitasi dengan bantuan oleh Pemprov Maluku. Sebab, lomba yang dilangsungkan kemarin, merupakan salah satu bentuk wujud pengaplikasian ketrampilan seni Islam masyarakat Maluku. "Orang Maluku kayak dengan budaya Islam. Tinggal bagaimana IAIN Ambon melihat persoalan ini. Nah..! Lomba yang berlangsung saat ini, merupakan starting poin untuk kegiatan akbar selanjutnya nanti," janji rektor lewat sambutan Hasbollah Toisuta, dalam acara penutupan kemarin. ****

Diduga, Rektor Unpatti Pecat PNS dengan Memo

***Membongkar Pemecatan PNS Unpatti--Ny Regina Simatauw di Tahun 1983

TAK ubahnya dengan seorang dukun. Atau memang, ini bagian dari trent wajah birokrasi pemerintah di jaman orde baru. Kalutan sakit itu dirasakan Nona Regina Simatauw, sejak tahun 1983 silam. Tepat di tahun 1981, Nona Regina, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Universitas Pattimura Ambon. Kendati baru mengantongi Surat Keputusan (SK) PNS 80 persen. Hembusan angin sejak datang satu tahun kemudian, saat Regina, disodorkan sebuah SK, yang bertuliskan, kalau dirinya sudah resmi menjadi PNS. Tahun 1982 tepatnya, secara resmi, Regina, menerima SK 100 persen sebagai seorang pegawai negeri sipil dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Serasa gembira setelah SK itu dimilikinya. Sayang sekali, kegembiraan itu tak berusia. Rasanya tak ada keadilan lagi di negeri ini. Bagi Regina, keadilan hanyalah milik orang yang berduit dan berpangkat, baik dulu maupun sekarang.

Sebagai buktinya, baru setahun, Regina, menikmati statusnya sebagai seorang PNS, tiba-tiba saja, Regina mendapatkan kabar buruk. Kabar yang membuatnya terus berjuang hingga masuk jaman reformasi saat ini. Memang, di tahun 1982, negara ini menjadi milik penguasa. Asalnya, seluruh keputusan diambil dengan cara diktator. Termasuk, ketika mereka merenggut kebahagiaan Ny Regina Simatauw.

13 Oktober 1983, awal dari segalanya. Tanggal yang tak akan pernah dilupakan oleh wanita paru baya ini. 28 tahun silam, Ny Regina kehilangan haknya sebagai seorang PNS. Padahal, kala itu, ia baru saja menikmati statusnya sebagai PNS, karena diangkat menjadi PNS dengan SK 100 persen tahun 1982. Berbagai untaian harapan dari perjuangannya selama 28 tahun ini, serasa sia-sia. Karena tak ada hasilnya, kendati jaman sudah berubah dari orde baru, menjadi reformasi, namun hak statusnya sebagai PNS, yang direnggut secara diktator, belum bisa dicapainya.

Seiring waktu dalam usianya, ia tetap berjuang untuk sebuah keadilan. Keadilan yang selama ini dicengkram oleh sekelompok adikuasa di Kampus Unpatti Ambon. Kepada Radar Ambon, Selasa, 3 November, Ny Regina Simatauw, menoreh kisah yang disimpannya sejak 28 tahun silam.

"Saya terkejut ketika masuk kampus. Padahal, saya baru tahu, kalau surat cuti itu, alasan untuk saya dipecat." Begitulah awal dari segalanya. Satu tahun setelah diangkat menjadi PNS dengan SK 100, Ny Regina Simatauw, langsung disodorkan surat cuti. Surat cuti, yang ia sendiri tidak mengetahui maksudnya.

Ketika masa cutinya usai, (satu bulan) Ny Regina lalu bergegas ke kantornya, yang terletak di Poka. Begitu tiba di tempat kerjanya, Ny Regina, serasa pucat pasih. Ia terkejut, dibalut rasa heran yang mendalam. "Kenapa beta punya nama seng ada di absen." Begitulah bahasa dialog di dalam hatinya 28 tahun lalu, saat Ny Regina tiba di ruang kerja, dan hendak mengisi absen kehadiran pegawai. Ia lalu bertanya-tanya di dalam hatinya. "Ada apa dengan semua ini." Padahal, baru satu bulan ia meninggalkan tempat kerjanya, karena mendapatkan surat cuti, dari pihak rektorat. Ternyata, cutinya itu, sebagai alasan, bahwa ia telah dipecat dari statusnya, sebagai seorang PNS, yang mengabdi di Kampus Unpatti Ambon. Ny Regina baru menyadari hal ini, ketika ia mengecek daftar gaji PNS Unpatti, yang ternyata juga tidak ada namanya. Terhitung 28 tahun sudah, Ny Regina, diputus haknya menjadi seorang PNS, termasuk gajinya.

Rasa penarasan yang mendalam, membuatnya terus bertanya. Hingga pada akhirnya, jawaban itu datang, lewat kenyataan, bahwa ia (Ny Regina Simatauw_red), telah dipecat oleh Dekan Fakultas FKIP Unpatti Ambon, pada tanggal, 13 Oktober 1983. Sungguh ironis. Kejadian ini tak sama sekali tidak diketahui oleh Regina. Pasalnya, tidak ada alasan yang memberatkan, kalau Ny Regina, harus dipecat kala itu. Karena, sejak dirinya mengabdi dan kemudian diangkat menjadi seorang PNS, Ny Regina, tak pernah melakukan pelanggaran sebagai abdi negara, baik pelanggaran adminstrasi maupun pelanggaran lainnya.
Perbuatan sepihak Dekan Fakultas FKIP Unpatti Drs H Soplantila, yang memecat dirinya dari PNS kala itu, seakan mencabik-cabik nurani manusiawinya. Tapi apa daya, ia seorang diri, dan tak bisa berbuat banyak. "Kondisi kala itu, patut di maklumi, karena berada di jaman orde baru. Apapun, bisa saja terjadi dalam birokrasi pemerintah",red.

Sebagai seorang perempuan, ia hanya bisa telengkup diam, di pusaran perbuatan manusiawi para pejabat di Unpatti 28 silam. Seiring waktu, telah terjadi perombakan posisi pejabat pimpinan di Kampus Unpatti Ambon. Tepatnya di tahun 2006. Di tahun ini, Kampus Unpatti Ambon, resmi dinakhodai oleh HB Tetelepta. Mendengar kabar baik ini, Ny Regina lalu, berfikir baik, untuk mendatangi Rektor Unpatti Ambon HB Tetelepta. Dengan harapan, perbuatan sepihak Dekan FKIP Unpatti Drs H Soplantila, yang telah memecat dirinya, bisa berubah.

Tapi sayang, apa daya tangan tak sampai. Keinginannya untuk menemui Rektor Unpatti, HB Tetelepta di tahun 2006, sama bernilai hampa. Padahal, Ny Regina menyadari dengan sungguh, kalau dirinya dipecat sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara. Untuk itulah, ia bermaksud melaporkan hal ini kepada Rektor Unpatti yang baru. Sayang sekali, keinginannya itu, berbuah "Memo" dari Rektor Unpatti Ambon HB Tetelepta. Sedalam hatinya Ny Regina, dirinya mengaku, kalau pekerjaan yang diembannya di Unpatti, bukanlah sebuah pelanggaran atau tindakan ilegal. Ia sah-sah saja mengabdi di Unpatti, apalagi dengan SK PNS. Tapi mengapa dia harus dipecat.

Alasan sederhana untuk melaporkan perbuatan Dekan FKIP Unpatti ke Rektor HB Tetelepta di tahun 2006, karena dirinya dipecat hanya dengan surat cuti. "Saya diberhentikan secara tidak terhormat. Pemberhentian saya, lewat selembat surat cuti satu bulan, dan saya kembali untuk bekerja, ternyata nama saya tidak tercantum pada absen daftar gaji pegawai," beber dia.

Padahal, sangat jelas, bila seorang pimpinan yang hendak memecat bawahannya, apalagi PNS, prosesnya tidak mudah. Prosesnya harus disampaikan secara adminstrasi kepada Pempus, dalam hal ini Mendagri. Karena, seorang PNS di-SK-kan oleh Mendagri, termasuk Ny Regina Simatauw. Menurut Ny Regina, perbuatan Dekan FKIP Unpatti, 28 silam pernah dilaporkan kepada Rektor Unpatti HB Tetelepta. Hasilnya, Tetelepta sebagai pimpinan di Unpatti, kembali menolak keluhan Regina, tepatnya di tahun 2001, dengan lampiran surat tembusan yang langsung diterima Regina.

Penolakan itu disertakan dengan memo kepada Biro Umum yang bertuliskan, "Selesaikan masalah Nona Regina Simatauwu," yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada rektor. Dengan menerima memo tersebut, Kabag Umum langsung, mengklarifikasi surat Regina, yang dilayangkan kepada Rektor oleh Regina dengan nomor surat DIV 26-30/8 48-5/63, lampiran SK Rektor terkait pemberhentian, Nona Regina dari satus kepegawaian di Unpatti. Hanya saja, bagi Regina, surat tersebut diterima tanpa lampiran sesuai dengan maksud surat klarifikasi tersebut.
Regina, yang sudah jatuh bangun memperjuangkan nasibnya itu, tidak diberi ruang sedikitpun oleh pihak Universitas Pattimura, sehingga dirinya meminta agar, Rektor, bisa meninjau kembali segala bentuk keputusan yang menyudutkannya, karena semua administrasi kepegawaian yang dimilikinya sangat memenuhi standar PNS. "Saya meminta agar rektor Unpatti bisa meninjau kembali keputusan yang diambilnya," mohon Regina (AS)

92 Hari, Pemkot Kejar Rp14 M untuk Retribusi

DALAM kalender masehi di tahun 2010, hanya sisa 92 hari sudah berganti tahun ke 2011. Sisa waktu 92 hari atau lebih dari dua bulan itulah, yang kini menjadi tanggungan berat bagi seluruh Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Tanggungan untuk bagaimana mengejar retribusi, guna menutupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dipatok senilai Rp25 miliar di tahun ini.

Bagaimana tidak, selama kurang lebih tiga triwulan kemarin, Pemkot Ambon hanya bisa panen Rp11 miliar. Sisanya, harus dikejar dalam kurun waktu 29 hari ke depan. Bila tidak, defisit Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 kemarin, akan membengkak. Di sisi lain, tahun 2011, merupakan sisa akhir masa jabatan Walikota Ambon MJ Papilaja dan Wakilnya Olivia Latuconsina. Bila tidak mencapai Rp25 miliar dalam tempo 29 hari, maka kedua pimpinan ini, akan meninggalkan dosa dari masa jabatan mereka. Dosa berupa defisit anggaran, yang tentunya akan menjadi beban kepada pimpinan berikutnya. Lalu bagaimana dengan tunjangan para PNS yang selama ini mengabdi di Pemkot Ambon, namun belum juga dibayar. Tentunya, tunjangan itu akan dibayar, bila Pemkot Ambon bisa menuai PAD yang efisien dalam kurun 19 Oktober hingga 31 Desember. Kalau ternyata tidak juga, maka beban yang ditelorkan oleh MJ Papilaja-Olivia semakin membludak.

Seperti diketahui, kepulangan MJ Papilaja Cs dari pelawatannya ke Negeri Belanda, langsung diwarnai pergantian para pejabat pimpinan SKPD akhir pekan kemarin. Menariknya, pergantian ini dengan alasan untuk mencapai target PAD tahun 2010 yang sudah dipatok senilai Rp25 miliar. Kalau tidak, maka pergantian itu bernilai hampa di mata Papilaja Cs. Kepada mereka yang baru dilantik, Papilaja, meminta mereka agar bisa menarik retribusi sebanyak mungkin, guna menutupi defisit APBD tahun kemarin. Pasalnya, hingga masuk triwulan ketiga, Pemkot Ambon baru bisa menghasilkan PAD senilai Rp11 miliar. Sisanya Rp14 miliar harus dikejar dalam kurun waktu 29 hari ke depan.

Seharusnya, menurut Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota (Dispengkot) Ambon Lina Silooy, tahun 2010 ini, PAD Kota Ambon melebihi angka Rp25 miliar, tapi yang terjadi justru minus. "Rp25 miliar itu belum termasuk dalam target PAD perubahan yang masih sementara dibahas di DPRD, dan pasti melebihi angka tersebut. Tapi kita tetap optimis untuk capai target yang ditentukan," kata pekan kemarin kepada wartawan.

Sementara hasil pengamatan National Committe Supervision of Parlementer (NCSP) Wilayah Kota Ambon, jumlah retribusi di Kota Ambon kalau dikelola secara efisien, maka APD yang ditargetkan Rp25 miliar bisa tercapai. Bahkan, nilai ini bisa dicapai dalam hitungan satu semester. Pasalnya, di Kota Ambon seluruh pajak diberlakukan. Mulai dari retribusi parkir, retribusi PKL, pedagangan asongan, angkutan kota, restoran, rumah kopi, pariwisata, hotel, penginapan, pemasangan reklame, termasuk IMB. Nah, semua retribusi ini, sangat tidak mustahil kalau PAD Kota Ambon berada di level Rp11 miliar dalam hitungan semester. "Coba kita lihat, berapa jumlah PKL yang ada di Kota Ambon. Pajak PKL, parkiran, dan pajak mobil angkutan kota ini berlaku setiap hari, termasuk hari libur. Lalu, kemana kira-kira uang pajak tersebut, kalau bukan ke kas daerah," kata Priyanto, staf Riset dan Informasi NCSP Wilayah Kota Ambon. Menurut dia, bila seluruh pejabat dan staf pada setiap SKPD di Pemkot Ambon bisa berlaku profesional, akuntabel dan transparansi setiap menjalankan tugas mereka, maka jumlah Rp25 miliar terlalu sedikit bila dikalkulasikan dengan jumlah penarikan retribusi Kota Ambon. "Ketika kami melakukan riset data retribusi di sejumlah pedagang PKL maupun pedagang tetap di seputar Ruko Pasar Mardika saja, angkanya per bulan bisa mencapai puluhan juta. Itu baru PKL, belum masuk pada penarikan lainnya, termasuk uang keamanan." Kata dia, kalau semua ini diatur dengan baik, maka Kota Ambon tidak pernah mengalami defisit anggaran. Pasalnya, Kota Ambon merupakan central berputarnya uang di Maluku. Dari laba pendapatan bank yang ada di Maluku saja, menunjukan angka simpanan, dan angka belanja yang naik drastis, bagaimana dengan retribusi, pasti lebih normal lagi, beber dia, sembari membandingkan dengan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang tidak memberlakukan retribusi parkir dan masuk pariwisata saja, bisa menjadi daerah penghasil PAD terbesar di Bali.

Dirinya menyarankan kepada seluruh pimpinan SKPD Pemkot Ambon, termasuk Walikota MJ Papilaja dan Wakilnya Olivia Latuconsina, agar bisa melakukan fungsi kontrol mereka di lapangan. Pasalnya, dari hasil survey mereka di lapangan, ternyata ada calo yang kerap meraibkan hasil retribusi ini. Sehingga, target PAD yang sudah ditetapkan, sulit tercapai, akibat retribusi tersebut putus di tengah jalan. "Soalan yang mendasar di lapangan adalah, ternyata banyak calo yang berkeliaran. Sebut misalnya, calo parkir, calo PKL dan sebagainya. Bila ini ditertibkan, maka PAD akan menjadi gampang dikontrol," saran pria berdarah Arab Sunda ini. (***)

Melirik Kesuksesan Jurnalistik IAIN Ambon

Catatan : AHMET SIAUTA

TRADISI mahasiswa Jurusan Jurnalistik IAIN Ambon, kian berwarna, setelah sukses membentuk beberapa media kampus. Sebut saja, "Kapata News", Undergroend Tabloid, Radio Kampus, mereka juga rencananya akan melakukan pembelajaran lapangan, "magang" di berapa media nasional, baik cetak maupun elektronik. Demikian unek-unek, Ketua Jurusan Jurnalistik IAIN Ambon Mahdi Malawat, kepada Radar Ambon, Kamis 7 Oktober 2010.

"Kreativitas mahasiswa jurnalis sangat diapresiasi, dengan mengimplementasikan teori yang diperoleh dari ruangan kuliah, maupun pengetahuan authodidak yang mereka peroleh, terus mewarnai jurusan baru di kampus ini," terang Mahdi. Upaya merevitalisasi budaya menyampaikan informasi lisan menjadi tulisan, terus dilakukan oleh pihak jurusan. Sehingga potensi sumber daya manusia yang ada, kian menjadi prioritas tersendiri. "Apalagi, produktivitas Jurnalis hanya ada di kampus ini. Kami tetap akan memprioritaskan jurusan ini, mengingat jurnalis hanya milik IAIN di Maluku," tekannya.

Corak dan karakter yang cukup berbeda dengan mahasiswa lain, tentunya memberikan identitas tersendiri bagi mahasiwa jurnalis, dengan mengasah potensi dasar menulis, serta menjadikan para mahasiwa sebagai insan komunikatif merupakan sepenggal dari target pembinaan yang akan kami jalankan. "Kami akan senantiasa memberikan pemahaman dan tujuan secara benar dan kafah dalam menjalankan misi sebagai jurnalisme beretika," singkat dia.
Belajar dari pengalaman, Malawat merasa optimis dengan target tersebut, pasalnya, selain mencanangkan proses tersebut, dia juga sudah memproduksikan beberapa orang mantan mahasiwa dan mahasiswa yang dipayunginya terlibat lansung dalam media lokal di daerah ini. Dengan sendirinya keinginan untuk menjadikan jurnalis sebagai mimbar perubahan dikampus, menyemangati setiap aktivitas dia.
Padahal, Malwat tidak pernah lahir dari rahim jurnalistik, bahkan tidak memahami seluk beluk jurusan tersebut, pasalnya, semenjak menempuh jalur pendidikan dibangku kuliah, dia dianugerahi gelar Drs, pada jenjang strata satu (S1), dan kemudian meperoleh gelar magister sebagai Master Filsafat Islam (MFil,i). Secara teoritis, mungkin Malawat, bisa menyampaiakan berdasarkan teks book yang diperoleh dari perpustakaan atau tokoh buku, dan itu bisa dilakukan semua orang, tetapi keinginan dan semangat memajukan jurusan yang bukan besic keilmuanya itu, tidak dimiliki semua orang.
Diamanahkan sebgai ketua jurusan yang baru menoreh 10 angkatan dari terbentuknya jurasan pada tahun 2000 silam. Membuat dia tak gentar menahkoda jurnalistik menuju pulau harapan dan cita-cita bersama, Walaupun banyak gempuran omelan serta sikap apriori mahasiswa dan sebagainya, dia tetap menjalani tugasnya itu. Bahkan dalam satu diskusi bersama, Malawat pernah ungkpkan keinginan membangun jurusan ini, namun dihujani kritik dari mahasiswa. namun baginya itu hanya dinamika ilmiah yang harus diterima, sebagi konsekuensi logis, " Saya pernah menyampaikan keinginan untuk memajukan jurusan ini, namun kritikan ber munculan sana-sini sesuai dengan titel saya," katanya.
Keinginan memajukan jurusan jurnalis tak terbendung, itu tergambarkan, dengan memperjuangkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sesuai spesifikasi jurusan terus diper juangkannya. Tak ada rasa miris melihat kegagalan hasil perjuangan, bahkan baginya jarak tempuh tempat tinggalnya yang begitu jauh tak menyurutkan langkah dia menyatu bersama puluhan mahasiwa yang dia cintai.
Kendati tidak mendulang kesuksesan secara signifikan, Malawat mengingatkan bahwa komptensi bukan ukuran menahkodai juruasan pertama di Maluku itu. Menjiwai semua peran dan tanggung jawab yang diembani menjadi kunci utama meraih kesusksesan," Bukan hanya kompetensi saja yang dijadikan dasar mencapai kesuksean, namun penjiwaan tanggung jawab yang diberikan adalah kunci utamanya," ingatnya sembari merebahkan badan disandaran tempat duduknya. selain memiliki prinsip penjiawaan, saya juga slalu mencoba menyelami kemauan para mahasiswa, dan itu menjadi tanggung jawab pemimpin. tegas dia. Bahkan dibawah kepemimpinannya, jurusan yang terbentuk pada tahun 2000 silam itu, disinyalir dalam waktu dekat akan terakrditas. (***)